Reaktualisasi Ajaran Islam Munawir Sjadzali

Islamsantri.com - Seiring dengan tumbuhnya kesadaran dan semangat untuk kembali pada agama dikalangan masyarakat Indonesia, terdapat sat...

Munawir-sadzaly
Islamsantri.com - Seiring dengan tumbuhnya kesadaran dan semangat untuk kembali pada agama dikalangan masyarakat Indonesia, terdapat satu fenomena yang cukup memprihatinkan, yakni masih maraknya sikap mendua yang dipraktikkan umat Islam. Hal ini setidaknya terlihat pada sikap dan cara yang mereka tempuh dalam menyelesaikan persoalan keagamaan, khususnya menyangkut perbankan dan kewarisan. Di satu sisi, umat Islam menganggap bahwa bunga atau interest dalam bank adalah riba, namun di sisi lain, tanpa merasa “terganggu” mereka hidup dari bunga deposito dan juga dengan santainya memakai jasa perbankan lainnya. Begitu juga menyangkut kewarisan, di satu sisi masyarakat muslim Indonesia masih menganggap “relevan” segala ketentuan hukum tekstual farâ’idh yang terdapat dalam al-Qur’ân, namun di sisi lain, mereka justru meminta dan menjalankan fatwâ baru yang dianggap “lebih adil” dalam hal pembagian waris. Atau jika langkah itu tidak ditempuh, maka mereka akan melakukan tindakan pre-emptive, yakni membagi harta peninggalan (warisan) keluarga dengan model hibah sebelum orang tua (pewaris) meninggal.[1]
Secara formal, pelaksanaan ajaran agama dengan model demikian memang tidak bisa dikatakan menyimpang atau bertentangan dengan ketentuan al-Qur’ân. Namun, secara etik dan moral, tindakan memilah dan memilih ajaran agama ini bisa masuk kategori hîlah atau main-main dengan agama, yang tentunya sangat berbahaya. Secara eklektis, masyarakat akan terbiasa mengambil dan menjalankan sisi ajaran agama yang dianggap save dan lebih menguntungkan, dan sebaliknya, meninggalkan dimensi ajaran agama yang dianggap kurang baik, merugikan, dan tidak relevan. Celakanya, semuanya dijalankan serba permisif, tanpa pertimbangan nalar dan etika agama, dan lebih terasa sebagai dorongan hawa nafsu dunia saja. Kenyataan sosial ini menunjukkan, bahwa ada yang tidak benar (something wrong) dari cara memahami dan sikap keberagamaan masyarakat Islam yang secara simultan selama ini terus berjalan.
Gagasan reaktualisasi ajaran dalam hukum Islam, yang pertama kali ditawarkan oleh Munawir Sjadzali[2] pada tahun 1985an. Secara faktual berangkat dari berbagai problem empiris di atas.37 Sebagaimana berulang kali disampaikan dalam berbagai kesempatan, baik melalui ceramah maupun tulisan. Munawir menganggap bahwa kaum muslimin sering kali bersikap ambivalen dalam beragama. Di satu sisi, mereka sebenarnya kurang menyukai doktrin lama sekalipun tidak berani memodifikasi atau meninggalkannya. Namun di sisi lain, secara sembunyi-sembunyi mereka mencoba mencari celah aman bagi persoalan keagamaan yang dihadapinya, dengan sedikit memaksakan kehendak suatu aturan hukum yang seharusnya dipakai dalam konteks permasalahan lain.
Reaktualisasi sendiri mengandung arti upaya melakukan reinterpretasi terhadap doktrin Islam yang dalam rentang waktu cukup panjang telah memiliki validitas sendiri. Sebagai gerak alami, reaktualisasi harus dilakukan untuk menampung kebutuhan hidup yang terus berkembang. Perspektif yang tidak persis sama, jika dilihat pada ranah sejarah itu, menuntut kemampuan kaum muslimin untuk merumuskan ulang nilai-nilai normatif yang langsung dan praktis dalam upaya menyesuaikan dengan kebutuhan hidup masyarakat.
Prinsip-prinsip teori metodologi hukum (ushûl al-Fiqh) dan kaidah-kaidah hukum agama (qawâ’id al-Fiqh) akan membentengi dan menjaga agar proses penafsiran kembali (reinterpretasi) yang dilakukan, secara substansial tidak menyimpang dari prinsip yang terkandung dalam materi hukum yang setatusnya ingin ditafsir ulang, dan juga tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan dari kontitum awalnya.
Dalam pandangan Munawir, tanpa disadari, proses reaktualisasi telah menjadi gerak niscaya dan alami dalam kehidupan kaum muslimin.38 Susunan yang berkelindan antara nilai-nilai normatif dan upaya penafsiran ulang atas ajaran agama, akan tetap menjadi kebutuhan nyata. Yaitu selama kaum muslimin tetap tertarik untuk tidak melangkahi ketentuan sumber nash (teks agama), tetapi juga tidak bersedia rnenarik dan menghindarkan diri dari pola kehidupan yang senantiasa berubah. Dengan kata lain, konfigurasi ini merupakan upaya menjaga otentisitas ajaran agama sekaligus kontinuitas tradisi di tengah gerak perubahan. Itu bertujuan agar wajah dan tampilan agama dalam masyarakat tidak rigid, kaku, dan angker, sekaligus juga tidak ijdiwâz (sak karepe dewe, mengikuti keinginan tanpa batas), akan tetapi sebuah pola yang mencerminkan keduanya. Dalam jangka panjang, sikap ini akan mematangkan fungsi hukum Islam, bukan sekadar kerangka hidup normatif yang terkonstruksi sebagai hukum formal, melainkan sudah berubah menjadi etika yang preferensi-preferensinya ditentukan oleh masyarakat sendiri. Hipokritas yang pada dasarnya merupakan kemunafikan dengan segala proses penggelapan ajaran, akan redup di bawah nalar reaktualisasi. Hakikat usaha ini adalah upaya penafsiran ulang dari seseorang ke orang lain dikalangan kaum muslimin, dengan tanpa mengubah pandangan formal yang dominan dikalangan masyarakat muslim.
Terjadinya proses reaktualisasi ajaran Islam, berikut segala konsekuensi yang mengiringinya, dalam catatan Munawir, lebih menunjukkan vitalitas nilai-nilai normatif Islam daripada sekadar upaya inkorporasi unsur asing ke dalam agama, atau usaha mengganti ketentuan-ketentuan hukum agama dengan unsur asing. Memang sulit untuk menelisik garis pisah antara keduanya, namun usaha meretas jalan perubahan, walaupun memungkinkan, jelas lebih sulit. Kesadaran yang bisa memudarkan kesulitan adalah pelajaran sejarah, bahwa rintisan perumusan ketentuan yang telah ada merupakan proses dinamisasi hukum agama. Pada ranah demikian ini, hukum agama berkembang menjadi hukum Islam, sebuah sistem hukum yang melayani kehidupan manusia dan mengarahkannya dalam sebuah prosos yang tidak pernah berhenti.[3]
Menurut Munawir, esensi reaktualisasi adalah kontekstualisasi ajaran Islam itu sendiri. Untuk mempertahankan ajaran Islam yang berkaitan dengan persoalan kemasyarakatan dan mu’amalah, dengan dunia yang terus bergerak maju dan berubah ini, model pemahaman yang hanya mendasarkan pada pemahaman secara harfiyah atau tekstual ayat-ayat al-Qur’ân dan hadis harus segera diakhiri. Sebaliknya, harus dilempangkan sebuah jalan bagi pilihan pendekatan dan metode baru, yang dapat digunakan dalam proses kontekstualisasi atau bahkan situasionalisasi ajaran, satu usaha yang tetap memahik pada esensi dari petunjuk Ilahi dan tuntutan nabi, serta didasari keyakinan bahwa Islam itu merupakan suatu agama yang memiliki kelenturan.40 Dengan demikian, usaha menampung kebinekaan, yang merupakan fitrah dari kehidupan umat manusia, ke dalam pelaksanaan dan penjabaran ajaran agama tidak bisa dikatakan melanggar kebenaran dan tata nilai yang bersifat abadi dan universal dari ajaran Islam.
Sebagai upaya pencarian makna dan horizon baru dari satu dimensi ajaran agama yang kurang populer di masyarakat, kehadiran ide reaktualisasi ajaran Islam sering kali memandang polarisasi dan kesalahpahaman. Oleh karena itu, Munawir coba mencari justifikasi teologis-historis. Dalam hal ini, ia belajar dari pola beragama dan berhukum yang dikemukakan dan dijalankan oleh Mu’adz Ibn Jabbal, yang dibenarkan oleh nabi dengan tertib hirarki sumber al-Qur’ân, sunnah, dan baru kemudian ijtihad. Hal seperti itulah yang juga dianut oleh para sahahat, baik ketika nabi masih hidup ataupun sesudah meninggal, dan kemudian diikuti oleh umat Islam dari generasi-generasi sesudah sahabat.[4] Usaha sistematis dan pola berhukum yang dilakukan oleh imam madzhab empat, pada hakikatnya juga merupakan pengejawantahan (identifikasi diri) dari model ijtihâd Mu’adz. Sampai titik ini, posisi hirarki yudisial dengan konfirmasi al-Qur’ân, sunnah, ijtihâd, tetap belum tergoyahkan.
Menurut Munawir, Umar bin Khaththab adalah orang pertama yang melakukan ‘deviasi’ tekstual dengan cara mengambil kebijaksanaan, keputusan, dan memberikan fatwâ hukum yang secara implisit (dan juga eksplisit) tidak sepenuhnya sejalan dengan nash, baik al-Qur’ân maupun hadis. Munawir mendata sejumlah kasus penyimpangan yang terjadi pada masa itu, yakni: tentang ghanimah (harta rampasan perang), pembagian zakat untuk mu’allaf, perceraian, penjualan umm al-Walâd, hukuman bagi pencuri dan pezina, dan ta’zîr.[5] Madzhab Umar ini-begitulah pemikiran Umar ini akhirnya biasa disebut-sebagaimana terlihat dalam catatan sejarah, kemudian ditindaklanjuti oleh ‘Umar ibn Abd al-Aziz, Abu Yusuf al-Hanafi, ‘Izzuddin ibn Abd Salam, al-Syafi’i, al-Tufi, al-Hanbali, dan Muhammad Abduh. Dengan cara seperti itu, Munawir ingin mengingatkan kepada para pengkritik gagasannya bahwa upaya reaktualisasi bukanlah gagasan baru, yang tidak memiliki akar kesejarahan yang jelas.
Tidak sebagaimana rekan-rekannya yang lain, yang mulai mengibarkan agenda-agenda pembaruan keislaman pada dekade 70-an,[6] gagasan reaktualisasi hukum Islam Munawir hampir tidak diketahui publik (masyarakat umum) sebelum penunjukannya sebagai Menteri Agama. Pengabdiannya untuk jangka waktu yang lama di Departemen Luar Negeri (1950-an hingga 1983-an) tidak memungkinkannya untuk terlibat aktif dalam diskursus keislaman. Namun demikian, hal itu dapat dianggapnya sebagai hikmah yang terselubung (blessing in disguise). Ketakterlibatannya dalam perdebatan sengit tentang Islam Indonesia, dengan demikian, telah memberi kesempatan yang luas bagi dirinya untuk mengamati, menilai, dan merenungkan Islam Indonesia dengan objektif.
Bisa dikatakan bahwa arti penting agenda reaktualisasi hukum Islam Munawir ini terletak di balik retorika masalah kewarisan yang-sebagaimana telah disinggung di awal, menjadi titik berangkat dan isu sentralnya. Sebagaimana terlihat, dalam hal ini Munawir mencoba belajar dari keberanian Umar Ibn al-Khattab ketika berijtihad dan menerapkan hukum. Langkah dan keberanian Umar inilah yang dijadikan model, ukuran, dan pedoman dalam upaya mengedapankan rûh al-Tasyrî’ atau jiwa syari’at Islam daripada formalisme teks al-Qur’ân dan hadis. Di samping masalah kewarisan, Munawir juga menyinggung sejumlah kasus “bermasalah” lain, yaitu kedudukan wanita, bunga bank, dan kedudukan warga nonmuslim,[7] yang dianggapnya perlu dicarikan solusi alternatif agar Islam benar-benar bisa wenjadi agama yang rahmatan lil ‘âlamin.
Sebagai titik masuk, dan untuk mengingatkan arti pentingnya sebuah tafsir dan strategi baru (reaktualisasi) dalam upaya memahami nash agama, pembahasan masalah kewarisan sendiri terlihat sangat jitu dan tepat sasaran. Masalah ini, selain empiris riil, ia juga menjadi salah satu agenda penting pembahasan materi hukum Islam dari proyek pembangunan hukum nasional Orde baru, yang ketika itu memang bertekad membenahi semua segi penyelenggaraan hukum Islam. Proyek yang akhirnya menghasilkan buku Kompilasi Hukum Islam (KHl) ini, awalnya dimaksudkan untuk menghadirkan semacam buku pegangan bagi para hakim agama agar mampu memberikan kepastian hukum kepada pencari keadilan.[8] Dari sini, maka bisa dikatakan bahwa materi kewarisan yang terdapat dalam buku kedua kompilasi hukum Islam (KHI) sedikit-banyak juga merefleksikan teologi pemikiran reaktualisasi hukum Islam yang digagas oleh Munawir Sjadzali, meskipun konsep pembagian waris yang digagasnya (satu banding satu) belum bisa masuk ke dalam KHI.
Munculnya pemikiran reaktualisasi hukum Islam Munawir sebenarnya berangkat dari beberapa pandangan dasar, yakni: pertama, bahwa pintu ijtihâd selalu terbuka; kedua, di dalam aI-Qur’ân dan hadits terdapat naskh; ketiga, hukum Islam bersifat dinamis dan elastis; keempat, kemaslahatan dan keadilan merupakan tujuan syari’at; dan kelima, keadilan adalah dasar kemaslahatan.[9] Dengan mengacu pada pandangan-pandangan ini maka terlihat bahwa metode penafsiran dan penemuan hukum yang selama ini telah berjalan (konvensional) terasa anakronistik, sehingga satu tatanan metode baru yang dapat digunakan untuk menyelesaikan berbagai masalah aktual menjadi sangat mendesak dan mutlak diperlukan. Dalam hal ini Munawir memandang dan menawarkan perlunya rekonstruksi konsep qath’i zhanni, dan dipakainya hermeneutika dalam segala gerak penafsiran teks, baik al-Qur’ân maupun hadits.
Sebagaimana sudah sering diungkap dalam berbagai buku epistemologi hukum Islam, bahwa konsep qath’i-zhanni merupakan teori pokok yang dikembangkan oleh para ulama untuk memahami al-Qur’ân dan hadis dalam perspektif penalaran fikih.[10] Sebagai istilah, konsep qath’i-zhanni tidak dapat ditemukan di dalam al-Qur’ân dan hadis. Kedua istilah ini menjadi ‘aman’ dari gugatan karena keserupaannya yang kuat dengan kategori muhkam-mutasyâbih yang secara eksplisit telah diintrodusir al-Qur’ân. Keduanya sama-sama berangkat dari sudut semantik (bahasa), bukan dari sudut ide (substansi). Bedanya, qath’i-zhanni digunakan untuk memahami ayat-ayat hukum, sedangkan muhkam-mutasyâbih digunakan untuk memahami ayat-ayat non-hukum.[11] Sayangnya, dalam hal perlunya rekonstruksi konsep ini, Munawir tidak memberi penjelasan lebih lanjut mengenai alasan-alasan yang mendorongnya untuk melakukan hal itu, kecuali hanya menunjukkan beberapa bukti sejarah, berupa penyimpangan dalam berhukum dari ketentuan ayat yang masuk kategori qath’i (pasti) yang dilakukan oleh para sahabat nabi. Munawir seakan telah merasa cukup dalam memberikan penjelasan dengan sekadar membeber bukti ini, yang secara eksplisit menunjukkan bahwa satu ketentuan hukum yang qath’i sekalipun sebenarnya juga mempunyai peluang untuk ditafsirkan secara berbeda.
Sampai di sini, keberadaan Hermeneutika sangat bermanfaat untuk melapisi usaha reinterpretasi ajaran agama. Sebagai sarana penafsiran baru, metode ini diharapkan mampu memandu dalam memberikan pemahaman yang padu antara teks, konteks, dan realitas. Setidaknya, kohesivitas pemahaman yang lebih suigeneriskum-empiris dalam ranah tafsir akan bisa terlahir melalui metode hermeneutika ini. Optimisme demikian cukup beralasan karena dalam operasionalnya, hermeneutika selalu berhubungan dengan tiga aspek dari teks, yaitu: pertama, dalam konteks apa suatu teks itu ditulis (jika dikaitkan dengan al-Qur’ân, maka dalam konteks apa suatu teks diwahyukan); kedua, bagaimana komposisi tata bahasa teks (ayat) tersebut; ketiga, bagaimana weltanschauung atau pandangan dunia dari keseluruhan teks (ayat) tersebut. Munawir sendiri tidak menyebut metode atau cara yang dipakainya ini dengan hermeneutika, akan tetapi ia lebih suka menamainya dengan “peranan akal atas wahyu”.[12]
Munawir memandang fikih, kaidah-kaidah fikih, dan Ushul Fiqh, tidak lebih dari sekadar produk pemikiran per se, yang tidak terbebas dari ruang dan waktu. Sebagai pelapisan, beberapa Kaidah Fiqh dan Ushul Fikih yang bersifat umum, terasa masih mempunyai relevansi hingga sekarang. Manhaj atau metode berpikir dalam kaidah Fikih dan Ushul Fiqh inilah yang dalam amatan Munawir, hendaknya menjadi bagian dari sejarah pemikiran hukum lslam klasik yang harus dikedepankan sebagai acuan dalam proyek reaktualisasi hukum Islam.[13] Dengan demikian, reaktualisasi hukum Islam Munawir sebenarnya juga masih mengikatkan diri dengan madzhab hukum yang ada.
Sebagaimana telah disinggung di muka, arti penting reaktualisasi ajaran Islam yang digagas oleh Munawir terletak pada penafsirannya tentang masalah kewarisan. Pembahasan masalah ini terangkai dalam uraian panjangnya mengenai status dan kedudukan perempuan. Dalam pandangan Munawir, Islam sebenarnya mengajarkan prinsip persamaan antara sesama manusia, tanpa ada perbedaan derajat atau tingkat yang didasarkan atas kebangsaan, kesukuan, dan keturunan. Dengan mengacu pada Qs. al-Hujurat ayat 13, Munawir dengan tegas menyatakan bahwa menurut Islam kedudukan laki-laki dan perempuan adalah sama. Mengenai ayat-ayat al-Qur’ân (Qs. al-Baqarah/2: 228, dan al-Nisa’/4: 34) yang secara vulgar sering dimaknai bahwa laki-laki lebih unggul daripada perempuan, dalam amatan Munawir, ayat-ayat itu tidak bisa dimaknai bahwa perempuan tidak mempunyai hak sama sekali atas kepemimpinan. Begitu juga salah apabila ayat ini dipahami bahwa kelebihan laki-laki atas perempuan membawa akibat bahwa antara laki-laki dan perempuan tidak terdapat persamaan, baik dalam kedudukan maupun hak dan kewajiban. Pembagian tugas antara mereka berdua tidak dapat pula diartikan perbedaan derajat dan tingkat di antara mereka, baik di muka Allah, di muka hukum, maupun di tengah masyarakat.[14]
Munawir bisa menerima ketentuan al-Qur’ân yang mengatakan bahwa laki-laki mendapat bagian dua kali lebih besar dari perempuan dalam pembagian harta waris, jika memang ketentuan ini membawa implikasi tanggungjawab penuh (untuk membayar mas kawin atau mahar, nafkah, dan perumahan) dari pihak laki-laki sebagai suami. Persoalannya, bukankah tradisi di Indonesia tidak demikian?. Dalam pandangan Munawir, tradisi mahar di Indonesia sekarang ini tinggal formalitas semata. Selain itu, istri dan suami sama-sama mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Dengan demikian, maka hubungan antara suami dan istri tidak lagi merupakan hubungan antara yang memberi dan yang menerima, akan tetapi hubungan dua anak manusia yang sepakat untuk hidup bersama dan membina keluarga atas dasar gotong royong, masing-masing bekerja mencari nafkah untuk tegaknya rumah tangga. Atas dasar pengamatan empiris ini, Munawir berpendapat bahwa pembagian laki-laki dua kali lebih besar dari perempuan tidak lagi relevan.[15]
Menurut Munawir, kalau penafsiran al-Qur’ân dilakukan secara menyeluruh, dalam arti bahwa penafsiran yang dilakukan senantiasa mengaitkan antara ayat yang satu dengan ayat yang Iain, kiranya masalah di atas dapat diatasi. Ayat 176 dari surat al-Nisa’ yang secara eksplisit mengatakan bahwa anak laki-laki mendapat bagian dua kali lebih besar dari anak perempuan, apabila dikaitkan dengan surat al-Nahl ayat 90 yang berisi perintah untuk berbuat adil dan kebajikan, maka akan terlahir satu pemahaman bahwa suatu ketentuan hukum itu harus sesuai dengan rasa dan semangat keadilan di tengah masyarakat, di mana hukum itu akan diberlakukan. Dalam konteks inilah secara implisit Munawir mengusulkan pembagian harta waris di Indonesia dengan ketentuan sama (satu banding satu) bagi anak laki-laki dan anak perempuan.[]
_____________________________
[1]Munawir Sjadzali, Reaktualisasi Ajaran Islam, dalam Iqbal Abdur Rauf Saimia (ed.), Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam, (Jakarta; Pustaka Panjimas 988), hlm. 2; “Dari Lembah Kemiskinan’, dalam panitia penulisan buku 70 tahun Prof. Dr. H. Munawwir Syadzali, MA., Kontekstualisasi Ajaran Islam, (Jakarta: Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI), 995), hlm. 87; Ijtihâd Kemanusiaan, (Jakarta; Paramadina, 997), hlm. 8.
[2]Mengenai biografi, pendidikan; karya ilmiah serta karir Munawir Sjadzali dapat di lihat pada Panitia Penulisan Buku 70 tahun Prof. Dr. Munawir Sjadzali, MA., Kontekstualisasi……, hlm -5; Masnun, “Pemikiran Hukum Keluarga Islam Liberal di Indonesia”. Tesis pada program Pascasarja IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2002). Tidak diterbitkan, hlm. 73-82. Di samping realitas empiris seperti dikemukakan di atas, reaktualisasi ajaran Islam yang ditawarkan oleh Munawir juga berangkat dari pengalaman pribadinya, yakni ketika ia menanyakan satu permasalahan tentang bagaimana pembagian waris secara adil kepada anak-anaknya kepada seorang ulama yang dikatakan sebagai orang yang sangat dipercaya integritas dan penguasaannya akan ilmu agama. Permasalahan yang dihadapi Munawir ini sebenarnya seputar ketidakpuasannya atas konsep waris Islam yang ada, terutama tentang konsep -2 bagi ahli waris laki-laki dan perempuan. Menurutnya jika dilihat dari sisi keadilan, maka tentu sangat tidak adil apabila anak laki-lakinya yang telah disekolahkan lebih tinggi dan memakan biaya yang cukup banyak akan tetap menerima pembagian harta warisan dua kali lebih besar dari saudara perempuannnya yang tidak sekolah tinggi. Atas jawaban ulama yang menyarankan untuk pembagian melalui hibah guna menghindari rasa ketidakadilan, ternyata Munawir tetap saja merasa tidak puas dengan jawaban itu.
[3]Bandingkan dengan Abdurrahman Wahid, “Nilai-nilai Normatif dan Reaktualisasi ajaran Islam”, pengantar dalam ensiklopedi Ijmak, terj. Sahal Mahfudh dan Musthafa Bisri, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997), hlm. Xi; 40 Munawir Sjadzali, Ijtihâd….., hlm. 58 dan 75.
[4]Ibid, hlm. 33-34.
[5]Ibid, hlm. 38-4.
[6]Bandingkan misalnya dengan Sekularisasi Islamnya Nurcholish Madjid dan Pribumisasi Islamnya Abdurrahman Wahid yang diintroduksir pada tahun 1970-an.
[7]Munawir Sjadzali, Ijtihâd….., hlm. 58-7.
[8]Munawir Sjadzali, “Reaktualisai….., hlm. 5-6: di “Dari Lembah….., hlm. 02-03.
[9]Munawir Sjadzali, Ijtihâd….., hlm. 53.
[10]Al-Yasa Abu Bakar, “Beberapa Teori Penalaran Fiqh dan Penerapannya”, dalam Eddi Rusdiana Arif, dkk (ed), Hukum Islam di Indonesia, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 99), hlm. 73.
[11]Masdar F. Mas’udi, “Memahami Ajaran Suci dengan Pendekatan Transformatif”, dalam Iqbal Abdurrauf Saimina (ed)., Polemik….., hlm. 82.
[12]Ibid, hlm. 50.
[13]Lihat lebih lanjut pada ibid, hlm. 49.
[14]Ibid, hlm. 58-62.
[15] Ibid., hlm. 62.
SUMBER :http://www.islamnusantara.web.id/index.php/kajian/fiqih/reaktualisasi-ajaran-islam-munawir-sjadzali

COMMENTS

BLOGGER: 1
Loading...
Name

Amalan,1,Artikel,30,Berita,71,Hikmah,5,Kajian,5,Kisah,2,Pesantren,1,Situs Para Wali,2,Ulama,4,wahabi,7,
ltr
item
Islam Santri: Reaktualisasi Ajaran Islam Munawir Sjadzali
Reaktualisasi Ajaran Islam Munawir Sjadzali
https://3.bp.blogspot.com/-JNuWFDDyOqw/V754lrO6Y4I/AAAAAAAAABM/AGSc5n0dO4s7SOvCvWRbREpaQxmWqv_NgCLcB/s1600/menag-munawir-sadzaly.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-JNuWFDDyOqw/V754lrO6Y4I/AAAAAAAAABM/AGSc5n0dO4s7SOvCvWRbREpaQxmWqv_NgCLcB/s72-c/menag-munawir-sadzaly.jpg
Islam Santri
http://www.islamsantri.com/2016/08/reaktualisasi-ajaran-islam-munawir.html
http://www.islamsantri.com/
http://www.islamsantri.com/
http://www.islamsantri.com/2016/08/reaktualisasi-ajaran-islam-munawir.html
true
1277566646578759398
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy